Kekisruhan daftar pemilih tetap Pemilu 2009 merupakan salah satu puncak gunung es masalah data kependudukan di Tanah Air.
Secara faktual, ketidaktersediaan data kependudukan yang lengkap dan mutakhir kerap menyulitkan perencanaan dan kegiatan di lapangan, baik pemilu maupun kegiatan pembangunan.
Data sensus dan survei
Selama ini, kegiatan untuk perencanaan pembangunan yang terkait data penduduk dilakukan dengan memanfaatkan data hasil sensus dan survei dari BPS dan lembaga penelitian. Namun, perencanaan pembangunan data itu memiliki kelemahan.
Pertama, terkait ketepatan waktu (timelines). Data untuk perencanaan kegiatan pada waktu tertentu tidak match dengan waktu ketika data itu dikumpulkan sehingga akurasi perencanaan berkurang. Semakin jauh perbedaan waktu antara data yang dikumpulkan dan digunakan, hal itu akan menyebabkan akurasi perencanaan berkurang. Ini disebabkan banyak perubahan terjadi antara waktu data dikumpulkan dan saat digunakan.
Menyadari potensi perubahan itu, untuk perencanaan digunakan penyesuaian (adjustment) berdasarkan asumsi, perkiraan, atau proyeksi. Hal ini umum dilakukan pada data hasil sensus penduduk, mengingat pelaksanaan sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali. Maka, untuk memenuhi kebutuhan data penduduk di antara dua sensus penduduk, digunakan data hasil proyeksi penduduk.
Kedua, terkait data individual. Data hasil sensus dan survei tidak dilengkapi nama dan alamat individu sehingga menyulitkan untuk kegiatan teknis operasional di lapangan. Untuk menyiasati kelemahan itu, pemerintah melakukan pendaftaran, antara lain pelaksanaan program keperluan layanan sosial, pembagian BLT, serta bantuan pendidikan dan kesehatan.
Registrasi penduduk
Untuk masa datang, penyiapan data seperti itu harus dihindari sebab akan menyebabkan pemborosan biaya dan waktu. Bahkan, terkesan pemerintah kurang mengantisipasi aneka masalah yang dihadapi masyarakat. Maka, sudah saatnya memikirkan ketersediaan data yang didasarkan pada hasil registrasi penduduk.
Jika dilakukan dengan benar, data registrasi akan memenuhi standar ketepatan waktu. Sebab, data itu terus diperbarui sesuai dengan kejadian yang dialami penduduk, seperti lahir, mati, dan pindah. Data registrasi ini juga bisa memuat nama dan alamat yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan.
Hasil registrasi penduduk banyak digunakan negara maju sebagai data utama untuk perencanaan dan kegiatan program. Sementara hasil sensus dan survei digunakan sebagai data pendukung atau pembanding.
Untuk perencanaan program, misalnya, negara maju banyak menggunakan tabel kehidupan (life table). Tabel ini memuat data seperti penduduk menurut umur, angka umur harapan hidup, angka kematian, penduduk usia sekolah, dan pencari kerja baru. Adapun data pokok untuk mengonstruksi life table adalah kematian penduduk menurut umur yang datanya diperoleh dari registrasi penduduk. Sekadar informasi, konstruksi life table pertama kali dibuat di Inggris pada abad ke-13 berdasarkan data lahir dan meninggal yang tertulis di batu nisan kuburan.
Momentum SP2010
Sayang kita belum bisa membuat life table yang dapat menggambarkan penduduk Indonesia. Sebab, data kematian menurut umur hasil registrasi penduduk hingga kini belum ada.
Memang tidak mudah menyelenggarakan registrasi penduduk, terindikasi dari upaya lama pemerintah. Bahkan, untuk mengintensifkan penyelenggaraan registrasi penduduk, pemerintah membentuk institusi yang berwenang mengurusi soal itu, yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri.
Salah satu penyebabnya, kurangnya perhatian aparat desa/ kelurahan dan RT/RW untuk mencatat tiap kejadian yang dialami penduduk (lahir, mati, dan pindah). Hal ini diperparah enggannya sebagian masyarakat melaporkan tiap kejadian yang dialami. Ini mungkin disebabkan sikap aparat yang kurang friendly. Dengan bertambahnya daerah pemekaran hingga ke level desa, ini kian menyulitkan penyelenggaraan registrasi penduduk.
Maka, terkait akan dilaksanakannya sensus penduduk tahun 2010 (SP2010), mungkin bisa dijadikan momentum untuk melakukan registrasi penduduk secara lengkap dan benar. Dirjen Minduk bisa memanfaatkan sensus itu sebagai data awal untuk melakukan registrasi penduduk dengan meng-up date data sesuai dengan kejadian lahir, mati, dan pindah yang dialami masyarakat.
Disadari rangkaian kegiatan itu merupakan pekerjaan besar. Agar tidak kehilangan momentum, SP2010 barangkali perlu persiapan sejak dini. Amat diharapkan hal itu bisa berhasil sehingga kekisruhan data kependudukan yang terjadi secara sistemik selama ini bisa teratasi.
Razali Ritonga Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah
Secara faktual, ketidaktersediaan data kependudukan yang lengkap dan mutakhir kerap menyulitkan perencanaan dan kegiatan di lapangan, baik pemilu maupun kegiatan pembangunan.
Data sensus dan survei
Selama ini, kegiatan untuk perencanaan pembangunan yang terkait data penduduk dilakukan dengan memanfaatkan data hasil sensus dan survei dari BPS dan lembaga penelitian. Namun, perencanaan pembangunan data itu memiliki kelemahan.
Pertama, terkait ketepatan waktu (timelines). Data untuk perencanaan kegiatan pada waktu tertentu tidak match dengan waktu ketika data itu dikumpulkan sehingga akurasi perencanaan berkurang. Semakin jauh perbedaan waktu antara data yang dikumpulkan dan digunakan, hal itu akan menyebabkan akurasi perencanaan berkurang. Ini disebabkan banyak perubahan terjadi antara waktu data dikumpulkan dan saat digunakan.
Menyadari potensi perubahan itu, untuk perencanaan digunakan penyesuaian (adjustment) berdasarkan asumsi, perkiraan, atau proyeksi. Hal ini umum dilakukan pada data hasil sensus penduduk, mengingat pelaksanaan sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali. Maka, untuk memenuhi kebutuhan data penduduk di antara dua sensus penduduk, digunakan data hasil proyeksi penduduk.
Kedua, terkait data individual. Data hasil sensus dan survei tidak dilengkapi nama dan alamat individu sehingga menyulitkan untuk kegiatan teknis operasional di lapangan. Untuk menyiasati kelemahan itu, pemerintah melakukan pendaftaran, antara lain pelaksanaan program keperluan layanan sosial, pembagian BLT, serta bantuan pendidikan dan kesehatan.
Registrasi penduduk
Untuk masa datang, penyiapan data seperti itu harus dihindari sebab akan menyebabkan pemborosan biaya dan waktu. Bahkan, terkesan pemerintah kurang mengantisipasi aneka masalah yang dihadapi masyarakat. Maka, sudah saatnya memikirkan ketersediaan data yang didasarkan pada hasil registrasi penduduk.
Jika dilakukan dengan benar, data registrasi akan memenuhi standar ketepatan waktu. Sebab, data itu terus diperbarui sesuai dengan kejadian yang dialami penduduk, seperti lahir, mati, dan pindah. Data registrasi ini juga bisa memuat nama dan alamat yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan.
Hasil registrasi penduduk banyak digunakan negara maju sebagai data utama untuk perencanaan dan kegiatan program. Sementara hasil sensus dan survei digunakan sebagai data pendukung atau pembanding.
Untuk perencanaan program, misalnya, negara maju banyak menggunakan tabel kehidupan (life table). Tabel ini memuat data seperti penduduk menurut umur, angka umur harapan hidup, angka kematian, penduduk usia sekolah, dan pencari kerja baru. Adapun data pokok untuk mengonstruksi life table adalah kematian penduduk menurut umur yang datanya diperoleh dari registrasi penduduk. Sekadar informasi, konstruksi life table pertama kali dibuat di Inggris pada abad ke-13 berdasarkan data lahir dan meninggal yang tertulis di batu nisan kuburan.
Momentum SP2010
Sayang kita belum bisa membuat life table yang dapat menggambarkan penduduk Indonesia. Sebab, data kematian menurut umur hasil registrasi penduduk hingga kini belum ada.
Memang tidak mudah menyelenggarakan registrasi penduduk, terindikasi dari upaya lama pemerintah. Bahkan, untuk mengintensifkan penyelenggaraan registrasi penduduk, pemerintah membentuk institusi yang berwenang mengurusi soal itu, yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri.
Salah satu penyebabnya, kurangnya perhatian aparat desa/ kelurahan dan RT/RW untuk mencatat tiap kejadian yang dialami penduduk (lahir, mati, dan pindah). Hal ini diperparah enggannya sebagian masyarakat melaporkan tiap kejadian yang dialami. Ini mungkin disebabkan sikap aparat yang kurang friendly. Dengan bertambahnya daerah pemekaran hingga ke level desa, ini kian menyulitkan penyelenggaraan registrasi penduduk.
Maka, terkait akan dilaksanakannya sensus penduduk tahun 2010 (SP2010), mungkin bisa dijadikan momentum untuk melakukan registrasi penduduk secara lengkap dan benar. Dirjen Minduk bisa memanfaatkan sensus itu sebagai data awal untuk melakukan registrasi penduduk dengan meng-up date data sesuai dengan kejadian lahir, mati, dan pindah yang dialami masyarakat.
Disadari rangkaian kegiatan itu merupakan pekerjaan besar. Agar tidak kehilangan momentum, SP2010 barangkali perlu persiapan sejak dini. Amat diharapkan hal itu bisa berhasil sehingga kekisruhan data kependudukan yang terjadi secara sistemik selama ini bisa teratasi.
Razali Ritonga Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah
